“Kami memandang bahwa kehadiran Pemprov dan Pemkab adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak boleh ada sekat birokrasi ketika rakyat sedang membutuhkan pertolongan,” tegas Rustamin.
Sinergi tersebut mendapat penguatan langsung dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sultra, Idawati Nurdin menegaskan bahwa koordinasi lintas daerah telah menjadi komitmen jangka panjang pemerintah provinsi.
“Kami di Dinas Sosial Provinsi Sultra sudah lama dan secara rutin berkoordinasi dengan seluruh Dinas Sosial kabupaten dan kota se-Sultra. Prinsip kami jelas, bantuan sosial harus cepat, tepat, dan benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” ujar Idawati.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua, isu sosial dan kebencanaan ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Pendekatan yang diusung bukan sekadar administratif, melainkan humanis dan responsif, dengan menekankan empati serta perlindungan sosial yang nyata.
“Bencana tidak bisa diprediksi, tapi respons pemerintah tidak boleh lambat. Negara harus hadir sejak hari pertama, bahkan jam pertama,” tambahnya.
Kolaborasi Pemprov Sultra dan Pemda Konsel ini menjadi cermin bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan sosial, ketahanan masyarakat, dan martabat kemanusiaan.
Di tengah rumah yang roboh, dapur yang hangus, dan luka batin akibat musibah, kehadiran pemerintah dengan logistik, perhatian, dan empati menjadi penopang harapan. Sebuah pesan kuat bahwa rakyat tidak sendirian, dan negara tidak pernah benar-benar pergi.
Inilah wajah sinergi yang hidup. Inilah negara yang hadir tanpa sekat.
Laporan: Pyan
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post