Begitu banyak keuntungan di bukit Wadas itu sehingga warga menyebutnya “tanah surga di bumi Wadas”, belum lagi kekayaan fauna yang ada. Konflik di Wadas bukanlah satu-satunya konflik lahan antara rakyat dan pemerintah.
Tampaknya, konflik akan makin sering terjadi saat negara makin terlilit beban ekonomi. Mereka menggandeng para investor dalam membangun infrastruktur, baik jalan, perhotelan, maupun kawasan wisata. Tidak jarang, pembangunan tersebut kadang mengesampingkan dengan kepentingan (lahan) masyarakat.
Penguasa lebih memihak oligarki yang memberinya jalan untuk melanggengkan kekuasaan. Kepentingan rakyat tidak menjadi perhatian utama, bahkan cenderung terabaikan dan terlupakan.
Sementara, kepentingan oligarki makin difasilitasi melalui berbagai regulasi. Sungguh, sikap represif terhadap rakyat adalah bukti wajah buruk demokrasi dalam genggaman oligarki. Keberpihakan pada rakyat sejatinya hanya ilusi.
Negara sudah berubah menjadi korporatokrasi, yakni kewenangan negara didominasi pengusaha yang memikirkan keuntungan ekonomi untuk dirinya semata serta abai dengan nasib rakyat.
Hal ini akan terus terjadi, untuk itu dibutuhkan sebuah aturan yang bisa menjamin ketentraman dan kenyamanan dalam bermasyarakat dan bernegara. Tentu hal ini bisa terwujud dalam sistem Islam, sebab keadilan hanya dalam sistem Islam.
Dalam kehidupan bernegara, tentunya pernah ada konflik antara rakyat dan pemerintah. Dalam sistem Islam, ada sistem peradilan yang dipimpin Qâdhî Mazhâlim. Mahkamah Mazhalim merupakan lembaga negara untuk melenyapkan setiap bentuk kezaliman negara terhadap warga negara.
Mahkamah Mazhalim berhak mengganti penguasa, pejabat, maupun pegawai negara yang melakukan tindak kezaliman. Selain karena kezaliman, Mahkamah Mazhalim tidak berhak sama sekali melakukan pemakzulan. Ini karena pemilik asal wewenang mengangkat dan menghentikan pejabat maupun pegawai negara adalah pemimpin negara dalam sistem Islam.
Pemimpinlah yang berhak mengangkat dan menghentikan pejabat atau pegawai negara. Persengketaan antara Khalifah Ali ra dan rakyatnya seorang Yahudi menjadi bukti adilnya sistem Islam. Perseteruan itu terkait baju besi yang masing-masing mengakui sebagai miliknya.
Khalifah Ali menyatakan bahwa baju besi yang orang Yahudi pegang adalah miliknya, tetapi beliau tidak mampu mendatangkan saksi. Akhirnya, hakim memutuskan baju besi tersebut menjadi milik si Yahudi.
Mendengar putusan hakim tersebut, si Yahudi pun mengakui baju besi itu memang milik Khalifah Ali dan selanjutnya ia masuk Islam.
Sungguh, hari ini kita merindukan keadilan tersebut hadir di tengah kita, pemimpin agung yang menjamin hak-hak umat, menyelesaikan persoalan dengan penuh kebijaksanaan, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Juga pemimpin yang taat aturan Allah dan senantiasa menegakkan keagungan Islam. Itulah pemimpin yang hanya ada dalam kepemimpinan yang menjalankan aturan Islam. Wallahualam
Penulis: Relawan Opini
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post