Naiknya peringkat dan citra pariwisata Indonesia secara signifikan di dunia internasional tidak lepas dari leadership (kepemimpinan) Menparekraf Sandiaga Uno. Sandi memahami dengan baik fungsi manajemen serta mampu berkomunikasi efektif dengan berbagai kalangan terkait.
Tapi tentunya masih ada beberapa kekurangan. Ajang dunia semisal MotoGP adalah lahan untuk terus memperbaiki kekurangan. Dari pagelaran besar seperti ini bisa dilihat sisi mana saja yang kurang untuk dibenahi.
Selain itu, seluruh destinasi super prioritas seperti Bali hingga Komodo serta manajemen delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yaitu Morotai, Singosari, Tanjung Lesung, Likupang, Lido, Nongsa, Tanjung Kelayang, dan Mandalika perlu terus berbenah agar menjadi lebih baik lagi.
Khusus dari sisi regulasi, ada dua regulasi yang menjadi perhatian masyarakat yaitu KUHP baru dengan pasal zina yang dikhawatirkan bisa merugikan wisatawan mancanegara serta adanya rencana untuk merevisi UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana masukan dari semua stakeholders pariwisata sangat diperlukan bagi perbaikan undang-undang tersebut.
Pekerjaan Rumah
Meski sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air sudah banyak mengalami kemajuan, secara khusus ada sejumlah PR yang perlu dibenahi di tahun 2023, mulai dari kualitas sumberdaya manusia (SDM) hingga infrastruktur bandara, pelabuhan, dan jalan yang memberi kemudahan bagi para pelancong.
Dalam indikator penilaian juga perlu terus diperhatikan soal keamanan, lingkungan bisnis, kebersihan, hingga infrastruktur penunjang lain, sementara poin plus Indonesia selama ini terletak pada cultural resouces, natural resources hingga harga yang bersaing.
Catatan evaluasi yang perlu diperhatikan sektor parekraf Indonesia di antaranya soal polemik tiket dan izin masuk Komodo dan Candi Borobudur. Bagaimanapun, ketidakpastian harga tiket akan mempengaruhi minat para wisatawan dalam negeri dan wisatawan asing untuk berkunjung ke dua destinasi wisata itu.
Bahkan tidak sedikit wisatawan pada tahun lalu membatalkan perjalanannya ke wilayah Labuan Bajo dan Candi Borobudur, sehingga fakta lapangan seperti ini tentunya juga merugikan pelaku usaha lokal.
Tetapi memang di sisi lain pemerintah menilai kebijakan soal tiket pada dua destinasi wisata itu diperlukan terkait dengan konservasi cagar budaya dan alam. Di sinilah tantangannya bagi institusi pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan sektor pariwisata dan industri kreatif tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.
Dalam perspektif yang lebih luas, kunci kemajuan suatu institusi adalah faktor leadership yang didukung dengan pemahaman manajemen yang baik serta kemampuan komunikasi yang efektif dari pemimpinnya.
Dalam kaitan ini, banyak pihak terkesan dengan gebrakan Menparekraf yang dikenal dengan terminologi “Gercep”, “Geber”, dan “Gaspol”. “Gercep” adalah bergerak cepat dan “Geber” adalah bergerak bersama-sama memanfaatkan semua potensi untuk membangkitkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun “Gaspol” adalah menggarap secara optimal semua potensi yang ada.
Naiknya peringkat dan citra pariwisata Indonesia secara signifikan di dunia internasional menandakan bahwa pembenahan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan Menparekraf dan jajarannya mencapai hasil yang membanggakan.
Meski demikian perlu dicatat bahwa pariwisata Tanah Air tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan sisi kualitas, serta tak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan.(***)
Penulis adalah Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Wartawan Senior, Kepala Biro Kantor Berita ANTARA New York periode 1993-1998, Pemimpin Redaksi ANTARA 2016, Anggota Tim Akselerasi dan Monev Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
Jangan lewatkan video populer:
https://youtu.be/PJTk5hEAfyI
Discussion about this post