Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Belum lama berselang sebuah video tersebar luas terkait aksi TNI mencopot baliho bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (15/7/2023) yang terpasang di lahan milik Makodim 1013/Muara Teweh.
Maraknya Bahan Sosialisasi Bacapres
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono, menegaskan pencopotan tersebut demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Menurut Julius, jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada prajurit TNI untuk selalu netral pada pemilu.
Julius menekankan keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih juga dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. Termasuk juga tidak boleh memberikan tanggapan atau komentar dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
Sebelumnya, baliho yang menunjukkan potret Prabowo dengan Jokowi tersebut beredar di kawasan Solo, Jawa Tengah. Selain di sana, ada juga baliho besar bergambar Prabowo dan Jokowi di Jakarta. Tepatnya di perempatan Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Baliho serupa juga tersebar luas di Medan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Riau dan di berbagai daerah di Indonesia disertai kalimat-kalimat berkaitan dengan pilpres. Ada baliho Prabowo dan Jokowi dengan tulisan “Menang Bersama untuk Indonesia Raya”. Ada pula baliho mereka dengan tulisan “Untuk Indonesia Terus Maju”.
Meski belum deklarasi, upaya Demokrat untuk memaksa Anies berpasangan dengan AHY makin gencar. Saat ini, sejumlah baliho Anies dengan AHY juga mulai terpampang di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya ada di Pasar Minggu.
Dalam baliho, Anies dan AHY tampak kompak berjas biru. Keduanya berpose jari membentuk Lambang Mercy yang merupakan logo Demokrat. Kemudian, pada baliho juga tertulis, “Perubahan dan Perbaikan: Untuk Indonesia yang Lebih Baik”. Terdapat logo Demokrat dengan angka 14 di atas foto Anies dan AHY.
Semua Melanggar Aturan
Negara ini sebenarnya memiliki sejumlah peraturan tentang Pemilu, baik yang mengatur jadwal, proses dan tahapan, maupun kelembagaan Pemilu, baik penyelenggara dan pengawas. Termasuk keterlibatan pemerintah baik aparat sipil, militer serta penegak hukum yang menjadi fasilitator dan supporting sistem Pemilu.
Namun semua pihak seperti “sepakat melakukan pelanggaran berjemaah”. Penyelenggara dan pengawas berdalih tahapan belum mulai sehingga belum dianggap sebagai kampanye dan tidak dapat ditindak.
Sementara pemerintah beralasan baru bertindak jika ada laporan. Akibatnya semua bakal calon peserta Pemilu, baik Parpol, perseorangan, pasangan calon untuk presiden dan kepala daerah kompak mengotori area publik.
Jalan-jalan raya dipenuhi baliho, spanduk, dengan gambar wajah dan slogan kosong. Pepohonan dirusak, dipaku gambar-gambar wajah demi promosi diri. Sementara mereka yang sedang berada pada jabatan-jabatan publik menggunakan secara bebas seluruh fasilitas dan anggaran untuk menjual diri.
Memutus Konflik Kepentingan
Meski tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu demi mengakomodasi kepentingan parpol mempertahankan nomor urut yang sama dengan Pemilu 2019. Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kini telah berubah menjadi UU.
Discussion about this post