Akitivis Demokrasi dan Anggota City Council 2002 dan 2008 ini mengungkapkan, yang menjadi prinsip dasar dan fundamental dari sistem demokrasi adalah sejauh mana kedaulatan rakyat itu diterjemahkan, dijalankan, dihormati, dan diimplementasikan dalam pemerintahan, pemilihan umum, dan parlemen. Kedaulatan rakyat adalah prinsip demokrasi yang tertinggi, bukan kedaulatan pemerintah, bukan kedaulatan presiden, bukan kedaulatan parlemen dan bukan kedaulatan partai politik.
Chris menambahkan, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Justru, presidential threshold tersebut berdampak pada penurunan kualitas demokrasi di suatu negara.
Chris menjelaskan mengapa indeks demokrasi di Indonesia menurun, yakni setidaknya karena lima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Economist Intelligent Unit, lembaga internasional yang selalu mengadakan survei setiap tahun untuk mengukur kualitas suatu negara, antara lain: elektoral proses dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, kultur politik, dan kebebasan sipil.
“Presidential threshold jelas akan mengurangi makna pluralisme dalam Pilpres, mengedepankan fungsi partai politik daripada fungsi pemerintahan, mengurangi partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres karena telah dikuasai oleh partai politik. Membentuk kultur politik yang berorientasi pada partai politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan mengurangi kebebasan sipil karena masyarakat biasa tidak akan pernah bisa menjadi kandidat Presiden, terlebih kami WNI Diaspora,” tandas Chris.
Editor: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post