Oleh: Ashari
Mencuatnya kembali isu pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terkhusus di Bumi Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) seharusnya jadi perhatian serius dari semua aparat. Baik di tingkat daerah maupun pusat. Tak hanya berlalu menjadi “kentut” tak nampak tapi baunya terasa.
Inilah potret antara kebijakan dan kepentingan, satu sama lain patut di curigai tentang bagaimana keterlibatan jajaran penegak hukum “berselingkuh” di balik kepentingan pengusaha atau pemodal besar yang hasil profitnya dipakai untuk kesenangan dunia semata.
Satu catatan yang menarik yang telah kami telaah dan bedah bahwa nyaris semua perusahaan tambang di wilayah Konut tak satupun legal standingnya mulus 100 persen. Artinya semua punya celah dan cerita yang sama. Namun, aneh ketika perusahaan-perusahaan tambang di konut terlihat segelintir pos security-nya ada yang berseragam dan bersenjata.
Kuatnya indikasi pertambangan ilegal baik yang terus disuarakan dari berbagai lembaga kemasyarakatan melalui demonstrasi maupun pemberitaan di media massa semuanya hanya sekedar angin lalu. Yang menjadi pertanyaan besar adalah mau atau tidak para penegak hukum membuktikan semua ini. Ditengah banyaknya aparat penegak hukum sendiri yang terlibat. Nuansa politis dan kepentingan gajah-gajah inilah yang sulit untuk di bongkar.
Studi kasus komparatif antara penegakan PT. Bososi Pratama dengan PT. Roshini Indonesia yang kami nilai tendensius. Wilayah hukum Konut ada institusi polres yang kadang tidak di libatkan seketika kaget melihat police line sudah terpasang.
Ini ada apa? Kok yang lain tidak tersentuh? Lalu tambang yang lain bebas beroperasi padahal pelanggarannya sama, bahkan ada yang lebih parah.
Kasus pertambangan bukan sekedar ilegal mining semata, namun realitas di balik teka teki itu berakhir diskriminasi. Bukan itu saja, ironis berimbas kepada pengusaha lokal asli daerah menjadi suatu pengalihan, target dari skenario kolaborasi oligarki tambang.
Discussion about this post