Beberapa mata pelajaran pilihan justru mencatatkan rata-rata nilai yang relatif tinggi. Geografi, misalnya, mencapai rata-rata 70,63 dari lebih dari 280 ribu siswa di 16.132 sekolah, sementara Antropologi mencatat rata-rata 70,47 meskipun diikuti oleh jumlah peserta yang lebih terbatas (Kemendikdasmen, 2025).
Variasi capaian ini menunjukkan bahwa potensi akademik siswa Indonesia tidak bersifat tunggal dan homogen. Ada bidang-bidang pengetahuan tertentu di mana siswa mampu berkembang lebih optimal ketika pembelajaran, konteks, dan minat bertemu secara selaras.
Fenomena tersebut menguatkan pandangan bahwa sistem pendidikan nasional membutuhkan pendekatan diferensiasi yang lebih serius. Dalam perspektif teori multiple intelligences yang dikemukakan Howard Gardner, kecerdasan tidak dapat direduksi pada kemampuan linguistik dan numerik semata, melainkan tersebar dalam beragam domain kognitif dan sosial.
Struktur TKA yang mengombinasikan mata pelajaran wajib dan pilihan memberikan fondasi awal untuk membaca keragaman tersebut secara lebih adil dan empiris (Berliana, D., & Atikah, C., 2023).
Dengan kata lain, TKA tidak hanya mengungkap keterbatasan sistem, tetapi juga membuka ruang pengakuan atas potensi yang selama ini kurang terartikulasikan dalam asesmen konvensional.
Yang tidak kalah penting, data TKA secara eksplisit tidak dimaksudkan untuk memberi label, merangking sekolah, atau membandingkan daerah dalam makna yang sempit.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menegaskan bahwa hasil TKA berfungsi sebagai “cermin bersama” untuk memahami kebutuhan riil pembelajaran di kelas.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip formative use of assessment, yakni menjadikan hasil asesmen sebagai dasar refleksi dan perbaikan berkelanjutan, bukan sebagai alat stigmatisasi atau hukuman simbolik (Black & Wiliam, 1998).
Dengan membaca hasil TKA secara proporsional dan kontekstual, publik diajak bergeser dari logika menyalahkan individu menuju kesadaran bahwa tantangan pendidikan adalah persoalan struktural yang menuntut solusi kolektif dan kebijakan berbasis data.
Objektivitas, Integritas, dan Arah Kebijakan
Objektivitas TKA tidak semata terletak pada instrumen pengukuran yang digunakan, tetapi juga pada tata kelola hasil yang dirancang secara sistematis.
Mekanisme distribusi hasil yang berjenjang melalui pemerintah daerah dan satuan pendidikan, proses verifikasi Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA), hingga penerbitan Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) dengan pengaman digital menunjukkan komitmen negara terhadap akuntabilitas dan transparansi.
Dalam konteks asesmen berskala besar, tata kelola yang kredibel merupakan prasyarat utama untuk menjaga validitas hasil sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan (Kemendikdasmen, 2025).
Penegakan integritas juga tercermin dari respons pemerintah terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan TKA. Langkah monitoring, klarifikasi, hingga penerapan sanksi berjenjang menegaskan bahwa objektivitas tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi menuntut konsistensi dalam penegakan aturan.
Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Pasi Sahlberg yang menekankan bahwa kualitas sistem pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan kepercayaan tersebut hanya dapat tumbuh dari integritas kebijakan yang dijalankan secara konsisten dan adil (Luthfiyah, L., 2025).
Lebih jauh, integrasi hasil TKA ke dalam sistem data pendidikan nasional membuka peluang pemanfaatan kebijakan jangka panjang yang lebih berbasis bukti.
Data capaian akademik yang terstandar dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah untuk memetakan kesenjangan antarwilayah, merancang program pengembangan guru yang lebih tepat sasaran, serta menyempurnakan kurikulum secara presisi sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Rencana integrasi TKA pada jenjang SD dan SMP ke dalam kerangka Asesmen Nasional menandai upaya membangun ekosistem asesmen yang berkelanjutan, terpadu, dan saling memperkuat antarjenjang pendidikan.
Pada titik ini, TKA layak dipahami bukan sebagai instrumen penilaian yang menjanjikan solusi instan, melainkan sebagai fondasi data untuk membaca realitas pendidikan Indonesia secara lebih objektif.
Dalam lanskap pendidikan yang semakin kompleks, keberanian negara untuk bercermin pada data yang jujur—meski tidak selalu nyaman—merupakan langkah awal agar kebijakan pendidikan tidak lagi bertumpu pada intuisi atau persepsi semata, melainkan bergerak menuju perbaikan yang berkeadilan, konsisten, dan berkelanjutan.(***)
Penulis adalah Pemerhati Pendidikan Asal Jember
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post