Lalu bagaimana mungkin adanya BPJS bisa membantu masyarakat dan menjamin kesehatan mereka? Bukankah hal ini semakin menambah derita rakyat?
Jika dicermati kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa akhir-akhir ini selalunya menyakiti hati rakyat. Belum habis perdebatan JHT 56 yang menyakiti hati kaum buruh, kini muncul kebijakan baru BPJS sebagai syarat sebagian layanan publik. Hal ini menjadi bukti jika pemerintah gagal memimpin negeri ini. Negara gagal menjamin kesehatan rakyatnya. Peran negara dalam mengurusi urusan rakyat telah dijauhkan, bahkan negara telah lepas tangan dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya.
Rakyat harus terseok-seok untuk memenuhi segala aspek kebutuhan hidup mereka sendiri, tanpa terkecuali menjamin kesehatannya. Padahal, jaminan kesehatan mutlak menjadi tanggungjawab negara. Negara wajib menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan murah bahkan gratis bagi setiap individu rakyatnya, dan menyentuh seluruh pelosok negeri.
Inilah wajah sistem kapitalisme. Sistem yang menjauhkan negara dari kewajibannya meriayah rakyat. Sistem yang melahirkan penguasa-penguasa dzalim dan menjadikan kekuasaan sebagai ladang bisnis. Sungguh sampai kapanpun sistem kapitalisme akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat menderita dan sengsara.
Kebijakannya pun akan lebih berpihak pada para korporasi daripada rakyatnya sendiri. Sehingga butuh solusi mendasar mengatasi berbagai keruwetan negeri ini, dan semua itu hanya ada pada Islam.
Islam bukan hanya sebuah agama ritual semata, namun dia juga merupakan seperangkat aturan dari Sang Maha Pencipta. Memberikan solusi bagi seluruh problematika umat manusia di dunia tanpa terkecuali.
Kesehatan adalah hak dasar publik yang wajib negara penuhi. Oleh karenanya, negara Khilafah menjadikan sistem kesehatan sebagai hal penting dan utama. Dari aspek paradigma, Islam memandang negara adalah penyelenggara utama sistem kesehatan. Negara akan memenuhi kebutuhan itu dengan memberi jaminan kesehatan berupa pelayanan maksimal dan gratis.
Dari aspek pembiayaan, Baitulmal sebagai sumber pemasukan negara akan membiayai segala hal yang dibutuhkan di bidang kesehatan. Seperti pendidikan SDM kesehatan berkualitas, rumah sakit dengan fasilitas lengkap, industri peralatan kedokteran dan obat-obatan, riset biomedis, pusat penelitian dan laboratorium, gaji tenaga kesehatan yang cukup, serta segala sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan seperti listrik, air, dan transportasi.
Negara tidak akan mempersulit rakyat dengan tarikan biaya atau administrasi berbelit. Semua layanan itu diberikan secara gratis oleh negara. Pembiayaan ini sifatnya mutlak. Artinya, ada tidaknya pemasukan, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan. Jika pemasukan rutin di Baitul Mal tidak terpenuhi, negara akan memberlakukan pajak temporer yang dipungut dari orang-orang kaya saja hingga anggaran yang dibutuhkan mencukupi. Wallahu A’Alam Bisshawab.(***)
Penulis: Aktivis Muslimah Konawe Selatan
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post