PENASULTRA.ID, KENDARI – Lakukan pemukulan terhadap salah satu peserta tender pada proyek peningkatan Daerah Irigasi (DI) Aporo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), oknum panitia kelompok kerja (Pokja) 3.2 pemilihan pengadaan barang/jasa Konstruksi Pemerintah Lingkup Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), inisial R dilaporkan di Polda Sultra, Kamis 18 Maret 2021.
Laporan itu tertuang dalam (LP): LP/161/III/2021/SPKT Polda Sultra atas perkara tindak pidana penganiayaan. Adapun yang menjadi korban atas kasus pemukulan itu Kuasa Direktur PT Mangun Karsa Prima, Yoel Azmon Bangapadang.
Kepada awak media, Yoel Azmon Bangapadang mengatakan kasus pemukulan itu terjadi saat dirinya menyampaikan permohonan klarifikasi dan evaluasi terbuka atas kewajaran harga penawaran harga paket peningkatan DI Aporo, Kabupaten Konsel tahun anggaran 2021. Dimana harga penawaran yang diajukan dinilai tidak wajar oleh pihak Pokja.
Menurutnya, nilai penawaran yang diajukan telah sesuai dengan harga kewajaran harga sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga berdasarkan hal itu, ia mengajukan surat permohonan agar klarifikasi dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Ketika saya mengajukan surat permohonan tersebut, panitia Pokja melakukan penundaan tanpa memberitahukan alasan dilakukan penundaan. Kemudian pada 17 Maret 2021 pada pukul 20.00 Wita, saya mendapat undangan dari panitia Pokja untuk hadir dalam klarifikasi dan evaluasi harga di Kantor BP2JK diminta oleh panitia Pokja kesalah satu hotel di Kota Kendari,” ungkapnya, Jumat 19 Maret 2021.
Kemudian, lanjut Yoel, sesampainnya di hotel tersebut dan menuju di ruangan yang telah ditentukan panitia Pokja memulai evaluasi dan klarifikasi, namun pelapor menanyakan kepada panitia perihal tanggapan surat yang disampaikan kepada panitia Pokja.
Namun panitia Pokja tidak memberikan jawaban dan membuat berita acara klarifikasi dan evaluasi serta meminta pelapor segera menandatangani berita acara tersebut. Saat akan ditandatangani oleh dirinya kembali menyampaikan keberatannya terhadap berita acara, ia langsung di pukul oleh salah satu panitia Pokja berinisial R.
“Panitia menolak adanya keberatan atau klarifikasi. Ada berkas yang ditarik. Padahal Belum selesai berkas diperikas. Saya melihat memang ada niat. Dan tidak terima melakukan keberatan atas putusan hasil lelang,” bebernya.
“Kita minta klarifikasi terbuka tapi mereka tidak mau mnanggapi klarifikasi. Bahkan mereka melakukan pemanggilan kedua untuk klarifikasi,” sambungnya.
Atas tindakan dilakukan oleh R, ia telah membuat Laporan Polisi (LP) di Polda Sultra dan sudah dilakukan visum akibat pemukulan tersebut. Berdasarkan hasil visum terdapat pembengkakan di telinga yang mengakibatkan adanya gangguan pendengaran.
“Saya sangat menyayangkan sikap dari salah satu oknum panitia Pokja tersebut berlaku tidak profesional dan tempramental. Saya berharap agar aksi arogan yang dilakukan oleh oknum R tersebut tidak ditiru oleh PNS lain. Dan hukum dapat ditegakkan demi terciptannya keadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Bas
Discussion about this post